Menegakkan Keadilan: Penduduk Kampung Susun Bayam Menggugat Hak Tinggal Melalui Jalur Hukum

Rara News

Menegakkan Keadilan: Penduduk Kampung Susun Bayam Menggugat Hak Tinggal Melalui Jalur Hukum
DEMO ( DOK. ANISA/SUARA )

Warga Kampung Susun Bayam menuntut Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena belum mendapatkan hak tinggal. Meski ada alternatif hunian di Rusun Nagrak, belum ada warga yang tertarik pindah karena jarak sekolah anak-anak. Pemerintah akan meningkatkan akses transportasi dan koordinasi dengan sekolah untuk mengatasi masalah ini. Gugatan diajukan karena ketidakpastian pemenuhan hak tinggal dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penduduk Kampung Susun Bayam Perjuangkan Hak Tinggal Melalui Gugatan Hukum

Solusi Hunian yang Belum Menemukan Pendukung

Penduduk Kampung Susun Bayam, yang merasa hak tinggal mereka terabaikan, telah mengambil langkah berani dengan mengajukan gugatan melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Meskipun Pemerintah Provinsi telah menyiapkan Rusun Nagrak sebagai alternatif hunian, hingga saat ini belum ada warga yang bersedia pindah. Alasan utama adalah lokasi yang jauh dari sekolah anak-anak mereka, menimbulkan kekhawatiran akan akses pendidikan yang sulit.

Upaya Pemerintah untuk Memecahkan Kendala

Retno Sulistyaningrum, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, telah mengonfirmasi langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini. Dia berencana untuk bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta guna meningkatkan akses transportasi menuju Rusun Nagrak. Selain itu, kerjasama dengan Dinas Pendidikan akan memastikan pemindahan siswa ke sekolah-sekolah yang lebih dekat dengan lokasi hunian alternatif tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jarak dan akses sekolah bukan lagi kendala bagi penduduk yang ingin memanfaatkan Rusun Nagrak.

BACA JUGA:  Berita Duka yang Mendalam: Ibunda Anthony Sinisuka Ginting, Lucia Sriati, Berpulang

Gugatan Hukum sebagai Upaya Keadilan

Penduduk Kampung Susun Bayam telah mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 14 Agustus 2023. Gugatan ini bertujuan untuk menegaskan hak mereka atas hunian yang dianggap telah dijanjikan oleh pemerintah sebelumnya. Jihan, juru bicara dari kelompok penduduk yang mengajukan gugatan, menyatakan bahwa pemerintah telah mengabaikan kewajiban mereka dalam menyediakan unit tempat tinggal yang layak bagi warga. Langkah ini telah menyebabkan beberapa keluarga harus tinggal di tenda di luar Kampung Susun Bayam karena mereka tidak mampu menyewa atau mencari tempat tinggal lainnya.

Pemenuhan Hak Tinggal dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik

Gugatan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpastian pemenuhan hak tinggal penduduk, tetapi juga mengangkat isu pelanggaran prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Penduduk merasa bahwa tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jakpro telah melanggar asas keterbukaan, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan kepentingan umum. Gugatan ini juga merujuk pada peraturan daerah yang seharusnya memberikan jaminan hak tinggal bagi penduduk Kampung Susun Bayam.

Menegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum

Gugatan ini mewakili upaya penduduk Kampung Susun Bayam untuk memperoleh keadilan dan memastikan kepastian hukum dalam hal pemenuhan hak tinggal. Dengan memberikan suara kepada mereka yang tidak merasa didengar, penduduk berharap agar tindakan hukum ini dapat memperbaiki situasi mereka dan menyuarakan pentingnya menghormati hak-hak warga dalam proses pembangunan dan relokasi.

Also Read