Anies Baswedan, yang tengah menapaki jalan menuju pencalonan presiden, telah menghadirkan pandangan baru terkait Program Dana Desa yang selama ini menjadi sorotan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, meskipun Dana Desa telah mengalir ke berbagai pelosok Indonesia dengan jumlah yang signifikan, dampaknya terhadap perekonomian masih terbatas. Dia menggambarkan bahwa memberikan dana kepada desa-desa tanpa langkah konkret untuk menciptakan transaksi ekonomi sejati adalah seperti memberi makanan pada ikan dalam kolam yang belum digenangi air.
“Bayangkan, Anda memberi makanan kepada ikan dalam kolam yang belum terisi air. Ikan tersebut tidak akan bisa hidup dan bergerak dengan bebas. Demikian pula, memberikan dana tanpa menciptakan lingkungan ekonomi yang aktif dan bertransaksi seperti pasar adalah seperti memberi dana pada desa tanpa memberi mereka kesempatan untuk benar-benar berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.”
Dia menjelaskan bahwa lebih dari sekadar memberi dana, penting untuk menciptakan lingkungan di mana pelaku usaha dapat menjual hasil kerjanya dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang berkelanjutan. Anies menyoroti peran lembaga seperti KUD (Koperasi Unit Desa) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam menjadi penyerap hasil produksi dan penyalur kebutuhan, sehingga transaksi ekonomi dapat terjalin secara berkesinambungan. Dengan begitu, desa-desa akan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih mandiri, tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.
“Misalkan Anda adalah seorang petani yang bekerja keras menanam padi. Anda membutuhkan suatu tempat di mana Anda bisa menjual hasil panen tersebut dan juga membeli barang-barang yang Anda butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. KUD dan BUMDES harus menjadi wadah yang mampu menghidupkan transaksi ekonomi ini. Mereka harus siap membeli hasil panen dari petani, sehingga petani memiliki pasar yang pasti untuk hasil kerjanya,” urai Anies dengan antusias.
Ia menambahkan bahwa hadirnya lembaga-lembaga semacam itu juga akan membantu mencegah dominasi para tengkulak, yang selama ini menjadi penghubung antara petani dan konsumen. Dengan sistem yang lebih terstruktur, masyarakat desa bisa menghilangkan ketergantungan berlebihan pada pemerintah dan memiliki kontrol lebih besar atas perkembangan ekonomi mereka sendiri.
Anies juga membagikan contoh yang menarik tentang bagaimana suatu wilayah bisa menjadi mandiri dalam menciptakan transaksi ekonomi yang aktif. “Bayangkan jika setiap wilayah memiliki pusat penyerap hasil produksi yang siap membeli segala hal yang dihasilkan di wilayah itu. Ini akan menghentikan praktik tengkulak dan memastikan setiap produksi, baik besar maupun kecil, memiliki peluang untuk diperjualbelikan,” jelas Anies dengan penuh inspirasi.
Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa Dana Desa telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun infrastruktur di desa-desa, seperti jalan, jembatan, dan sarana irigasi. Namun, Anies memotret bahwa untuk mencapai tujuan perekonomian yang berkelanjutan, lebih dari sekadar infrastruktur fisik diperlukan. Ini melibatkan pengembangan pola pikir dan lingkungan ekonomi yang mendukung.
Jadi, dengan semangat baru, Anies Baswedan mengajak kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar angka dan statistik. Dia mengingatkan kita bahwa pemberian dana hanyalah langkah awal, dan tantangannya sekarang adalah menghidupkan perekonomian desa dengan menciptakan transaksi yang bermanfaat bagi semua pihak. Melalui upaya kolaboratif dan kesadaran akan potensi yang ada di tingkat desa, kita dapat mencapai perekonomian yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh negeri.
